list menu

Sabtu, 22 November 2014

Contoh Resume dan Analisa Buku Hukum

Hai-hai, untuk kalian yang pemula dan ngambil jurusan hukum atau yang lagi semester 3 kayak saya ini yang sedang getir2nya bikin resume tiap minggu. Nih, aku kasih contoh cari nulis Resume dan Analisa Buku Hukum Tata Negara dengan Spesifikasi Sumber Hukumnya doang, karangan
1. Usep Ranawijaya. Hukum Tata Negara di Indonesia: Dasar-dasarnya 
2. Bagir Manan. Konvensi Ketatanegaraan
3. Jimly Asshiddique. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara




Here It Is............

I.                    Resume dari buku Konvensi Ketatanegaraan (Bagir Manan)
A.      Sumber Hukum Pada Umumnya
Penyelidikan dan pengajaran ilmu hukum mencakup berbagai aspek. Salah satu aspeknya adalah mengenai sumber-sumber hukum. Penyelidikan sumber hukum akan memberikan petunjuk tentang bagaimana dan di mana hukum itu berada.
Sumber Hukum menurut tinjauan sejarah, berbeda dengan pengertian sumber hukum menurut tinjauan filsafat. Sumber hukum menurut tinjauan agama, berbeda dengan pengertian menurut tinjauan sosiologi dan ilmu hukum.
Sumber hukum menurut tinjauan sejarah adalah:
a.      Stelsel hukum apakah, yang memainkan peranan pada waktu hukum yang sedang berlaku sekarang (hukum positif) ditetapkan?
b.      Kitab-kitab hukum manakah, dokumen-dokumen manakah, surat-surat manakah dan sebagainya, telah diperhatikan oleh pembuat undang-undang pada waktu menetapkan hukum yang berlaku sekarang.
Dengan sumber tersebut ahli sejarah dapat mengetahui perkembangan sejarah suatu kaidah hukum.
Dari sudut filsafat, sumber hukum dipergunakan dalam arti:
a.      Sumber untuk atau yang menentukan isi hukum. Sumber hukum adalah ukuran yang dipergunakan untuk menentukan bahwa isi hukum itu sudah tepat atau baik, benar-benar adil atau sebaliknya.
b.      Sumber hukum untuk menentukan kekuatan mengikat suatu kaidah hukum. Mengapa hukum itu ditaati.
Sumber hukum menurut tinjauan agama adalah ketentuan Allah yang diwahyukan kepada manusia melalui Rasul-Nya. Menurut Islam, sumber hukum yang pertama adalah Al-Qur’an yaitu kumpulan wahyu yang disampaikan Allah kepada Muhammad sebagai Rasul Allah. Sumber hukum yang kedua adalah Sunnatur Rasul ― yaitu sebagai ucapan dan tingkah laku Selain Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, sumber hukum menurut ajaran Islam adalah Ijma dan Qias.
Ilmu Hukum membedakan sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber yang menentukan isi atau substansi hukum. Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor dari masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum. Beberapa contoh sumber hukum materiil yaitu:
a.      Hubungan sosial (perbedaan dalam penguasaan benda, pengetahuan dan sebagainya).
b.      Hubungan kekuatan politik (misalnya pemasukan keinginan tertentu oleh partai yang kebetulan mempunyai kelebihan suara dalam badan perwakilan; hubungan dengan pressure groups yang sangat berpengaruh).
c.       Situasi sosial ekonomi (peraturan-peraturan dalam keadaan crisis, batas-batas harga).
d.      Tradisi  (pendapat keagamaan  dan moral, tradisi di bidang hukum).
Sumber hukum dalam arti formal ini adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati.
Masuk dalam sumber hukum formal ini adalah: Undang-undang (dalam arti luas), Hukum Adat, Hukum Kebiasaan, Traktat, Yurisprudensi, dan Doktrin.
B.      Sumber Hukum Tata Negara
Ilmu Hukum Tata Negara adalah cabang dari Ilmu Hukum. Sudah dengan sendirinya sumber-sumber hukum tata negara tidak terlepas dari sumber hukum pada umumnya. Sumber hukum tata negara juga mencakup sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal .
Sumber hukum materiil tata negara  adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Termasuk ke dalam sumber hukum dalam arti materiil ini misalnya:
a.      Dasar dan pandangan hidup bernegara;
b.      Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara.
Sumber hukum dalam arti formal terdiri dari:
a.      Hukum perundang-undangan ketatanegaraan
b.      Hukum adat ketatanegaraan
c.       Hukum kebiasaan ketatanegaraan, atau konvensi ketatanegaraan
d.      Yurisprudensi ketatanegaraan
e.      Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan
f.        Doktrin ketatanegaraan
II.                  Resume dari Buku Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya ( Prof. Usep Ranawijaya, S.H.)
A.      Sumber Hukum Tata Negara
Perkataan sumber hukum sebenarnya mempunyai dua arti. Arti pertama adalah sumber sebagai penyebab adanya hukum. Dan penyebab adanya hukum adalah tidak lain daripada keyakinan hukum dari orang-orang yang melakukan peranan menentukan tentang apa yang harus jadi hukum di dalam negara. Sumber dalam arti demikian di dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama “welbron“.
Yang perlu diketahui dan diselidiki oleh kita yang mempelajari hukum tata negara yang berlaku di Indonesia adalah sumber hukum dalam arti kedua, yaitu sumber hukum dalam arti bentuk perumusan dari kaidah-kaidah hukum tata negara yang terdapat di dalam masyarakat darimana kita dapat mengetahui apa yang menjadi hukum itu. Sumber hukum dalam arti bentuk perumusan ini atau dengan perkataan lain dalam arti formal, dikenal dalam bahasa Belanda dengan nama “kenbron“. Sumber hukum tata negara Indonesia dalam arti kedua ini, sesuai dengan teori umum terdiri atas hal-hal seperti tersebut di bawah ini:
I.                    Hukum tertulis, yaitu hukum hasil pekerjaan perundang-undangan yang berwewenang. Dapat berupa undang-undang dasar, undang-undang organik, undang-undang, peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, perjanjian politik, traktat, dan sebagainya.
II.                  Hukum adat, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sehari-hari dari rakyat yang diakui berlakunya oleh penguasa, baik yang berasal dari jaman dahulu maupun yang timbul dan berkembang dari masa kemerdekaan. Contoh dari hukum tata negara adat yang berasal dari jaman dahulu: ketentuan-ketentuan hukum mengenai swapraja (kedudukannya, struktur pemerintahannya, organisasi jabatan yang ada di dalam pemerintahannya), mengenai persekutuan hukum kenegaraan asli lainnya (desa, kuria, gampong, dan sebagainya) mengenai peradilan agama. Contoh hukum tata negara adat yang timbul di masa kemerdekaan adalah ketentuan-ketentuan hukum mengenai swapraja yang de facto tidak diakui adanya oleh penguasa (swapraja Surakarta, swapraja di Sumatera) di dalam kota-kota besar yang kehidupannya tidak sesuai lagi dengan kaidah-kaidah inlandse Gementee Ordonantie atau hukum adat dahulu (umpamanya tentang hak ulayat, pemilihan dan penetapan pejabat-pejabatnya, tanah bengkok, penghasilan pejabat-pejabatnya, penggabungan satu sama lain).
Dalam hubungan ini perlu ditinjau pengertian tentang “convention“  yang oleh  A. V. Dicey di dalam bukunya Introduction to the study of the law of the constitution (penerbitan ke-9, tahun 1996 halaman 23 dan seterusnya). Menurut Dicey  ketentuan-ketentuan harus dibagi atas dua bagian, yaitu:
A.      Hukum tata negara (the law of the constitution) hukum tata negara ini terdiri atas dua golongan, ialah:
a.      Hukum tata negara tertulis (statute law)
b.      Hukum tata negara tidak tertulis (common law) yang terdiri atas keputusan-keputusan hakim (judge-made maxims) fan ketentuan-ketentuan yang dapat disimpulkan dari kumpulan kebiasaan serta adat turun-temurun (tradition).
B.      Kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan (conventions of the constitution) yang berlaku dan dihormati dalam kehidupan ketatanegaraan walaupun tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan bilamana terjadi pelanggaran terhadapnya
III.                Yurisprudensi, yaitu kumpulan keputusan-keputusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan yang telah disusun secara teratur rapih memberikan kesimpulan tentang adanya ketentuan-ketentuan hukum tertentu yang diketemukan atau dikembangkan oleh badan-badan pengadilan.
IV.                Ajaran-ajaran tentang hukum tata negara yang ditemukan dan dikembangkan di dalam dunia ilmu pengetahuan, sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran seksama berdasarkan logika formal yang berlaku.

III.                Resume dari Buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Prof. Dr. Jimly Asshiddique, S.H.)
A.      Sumber Hukum Tata Negara
1.      Pengertian Sumber Hukum
Dalam Bahasa Inggris, sumber hukum itu disebut source of law. Perkataan “sumber hukum” itu sebenarnya berbeda dari perkataan “dasar hukum”, “landasan hukum”, ataupun “paying hukum”. Dasar hukum ataupun landasan hukum adalah legal basis atau legal ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sementara itu, perkataan “sumber hukum” lebih menunjukan pada pengertian tempat pada asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.
Dalam pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 ditentukan bahwa: (1) sumber hukum adalah sumber yang dijadikan vahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan; (2) sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis; (3) sumber hukum dasar nasional adalah: (i) Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan (ii) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
Nilai dan norma agama dapat pula dikatakan menjadi sumber yang penting bagi terbentuknya nilai dan norma etika dalam kehidupan bermasyarakat, sementara nilai dan norma etika itu menjadi sumber bagi sumber terbentuknya norma hukum yang dikukuhkan atau yang dipositifkan oleh kekuasaan negara.
Norma etika dapat menjadi sumber nilai bagi norma hukum, sementara norma agama dapat menjadi sumber bagi norma etika. Dalam koteks ini, pengertian sumber dapat dikatakan sebagai tempat darimana sesuatu nilai atau norma berasal.
Terkait dengan hal ini, penting juga untuk membandingkan penggunaan istilah sumber hukum (sources of law) dalam system berpikir fiqh Islam dengan penggunaannya menurut pengertian ilmu hukum pada umumnya. Dalam fiqh Islam, yang diartikan sebagai sumber hukum itu, disatu pihak berarti “sumber rujukan”, tetapi di lain pihak kadang-kadang dapat diidentikkan dengan pengertian penalaran hukum (legal reasoning). Misalnya, yang dianggap sebagai sumber hukum adalah: (i) Al-Qur’an; (ii) Al-Sunnah; dan (iii) ijtihad atau inovasi dan invensi atau (invention). Ada pula sarjana yang merumuskan kategori sumber hukum itu terdiri atas: (i) Al-Qur’an; (ii) Al-Hadist; (iii) Ijma; (iv) Qiyas.
Pengertian sumber hukum yang demikian itu, jelas sangat berbeda dengan pengertian sumber hukum yang terkait dengan pengertian yang biasa dipakai dalam ilmu hukum tata negara ataupun ilmu hukum kontemporer pada umumnya.
Lain lagi penggunaan istilah source of the constitution yang dipakai oleh John Alder dalam bukunya Constitutional and Administrative Law (1989). Dalam bukunya itu, John Alder sengaja memberikan judul pada bab 2 bagian 1 dengan ”The Sources of the Constitution”.
Menurut John Alder, sumber-sumber konstitusi tersebut dapat dibedakan dalam 7 macam bentuk yang masing-masing dapat diuraikan secara lebih rinci atau per satu, yaitu:
1)      The basic principle;
2)      General political and moral values;
3)      Strict law (i) the laws enforced through the courts, (ii) the law and custom of parliament;
4)      Conventions of the Constitution;
5)      Political practices;
6)      The rules of the political parties;
7)      International Law.
Seperti juga dikatakan oleh Van Apeldoorn dalam  bukunya Inleiding tot de Studie van het Nederlandsrecht, kadang-kadang perkataan sumber hukum dimaksud dipakai dalam konteks sejarah, kadang-kadang dalam konteks filsafat, atau kadang-kadang dalam konteks sosial.
2.      Sumber Hukum Tata Negara
Seperti dikemukakan diatas, sumber hukum dapat dibedakan antara yang bersifat formal  (source of law in formal sence) dan sumber hukum dalam arti materiil (source of law in material sence). Sumber hukum dalam arti formal itu adalah yang dikenali dari bentuk formalnya. Dengan mengutamakan bentuk formalnya itu, sumber norma hukum itu haruslah mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat secara hukum.
Oleh karena itu, sumber hukum formal itu haruslah mempunyai salah satu bentuk antara lain:
a.      Bentuk produk legislasi ataupun produk regulasi tertentu (regels);
b.      Bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antar para pihak (contract treaty);
c.       Bentuk putusan hakim tertentu (vonnis); atau
d.      Bentuk-bentuk keputusan administratif (beschikking) tertentu dari pemegang kewenangan admistrasi negara.

Dalam bidang hukum tata negara (Constitutional Law),  dapat dibedakan lagi antara hukum tata negara umum dengan hukum tata negara positif. Belum lagi, jika masing-masing negara itu mempunyai tradisi hukum yang berbeda pula dengan satu dengan yang lainnya, tentu sumber hukum yang diakui juga berbeda-beda. Misalnya, sistem common law lebih mengutamakan asas precedent dan doktrin judge-made law sehingga yurisprudensi peradilan lebih diutamakan, sedangkan dalam sistem civil law, peraturan tertulislah yang lebih penting daripada yang lainnya.
Khusus dalam bidang ilmu hukum tata negara pada umumnya (verfassungsrechtslehre) yang biasa diakui sebagai sumber hukum adalah:
1)      Undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis;
2)      Yurisprudensi peradilan;
3)      Konvensi ketatanegaraan atau Constitusional Convention;
4)      Hukum Internasional tertentu; dan
5)      Doktrin ilmu hukum tata negara tertentu
Dalam pandangan John Alder, rincian sumber-sumber hukum tata negara inggris, meliputi tujuh hal, yaitu: (i) prinsip dasar (the Basic Principlei); (ii) nilai-nilai moral dan politik (general political and moral values); (iii)  hukum yang mutlak (strict law), yang meliputi (a) hukum yang ditegakkan dan diputuskan oleh pengadilan (the laws enforced through the courts) dan (b) hukum yang ditetapkan oleh kebiasaan parlemen (the laws and custom of parliament); (iv) konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan (conventions of the constitution); (v) praktik-praktik termasuk yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan-penyelenggaraan kegiatan politik ketatanegaraan (political practices); (vi) tata aturan partai politik (the rules of the political parties); dan (vii) hukum international (international law).
B.      Sumber Hukum Tata Negara Indonesia
1.      Sumber Materiil dan Formal
Pandangan hidup bangsa Indonesia terangkum dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bernegara berdasarkan UUD 1945. Sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah bernegara, Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai, tetapi bahkan harus dilaksanakan dan tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum Indonesia. Oleh karena itu, hukum di Indonesia haruslah berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan faktor pemersatu bangsa, bersifat kerakyatan, dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan alat penguji untuk setiap peraturan hukum yang berlaku, apakah bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, bahwa setiap peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku.
Dalam bentuk formalnya, nilai-nilai Pancasila itu tercantum dan dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertulis yang tertinggi di Republik Indonesia. Namun di samping itu, sumber hukum formal itu tidak hanya terbatas kepada yang tertulis saja. UUD Negara Republik Indonesia 1945 hanyalah salah satu bentuk yang tertulis dari norma dasar atau hukum dasar yang bersifat tertinggi itu. Di samping hukum dasar yang tertulis dalam Naskah UUD 1945, ada pula hukum dasar atau konstitusi yang sifatnya tidak tertulis. Sumber hukum formal Hukum Tata Negara Indonesia itu dapat dilihat pertama-tama pada Undang-Undang Dasar 1945.
2.      Peraturan Dasar dan Norma Dasar
Seperti dikemukakan oleh O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold dalam “The constitutional law of a state is the law relating to the constitution of that state”, maka penting sekali untuk memahami hukum, negara, dan konstitusi secara bersamaan.
Konstitusi bukanlah peraturan yang dibuat pemerintahan, tetapi merupakan peraturan yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur pemerintahan, dan pemerintahan itu sendiri tanpa konstitusi sama dengan kekuasaan tanpa kewenangan.
Menurut Hans Kelsen, grund norm atau norma dasar itulah yang disebut konstitusi. Grund norm itu dijabarkan lebih lanjut menjadi abstract norms yang selanjutnya dioperasionalkan dengan general norms yang untuk seterusnya dilaksanakan dengan keputusan-keputusan yang berisi general and abstract norms yang tertuang dalam bentuk formal, sedangkan grund norms tercakup dalam rumusan pengertian dalam arti materiil. Konstitusi dalam arti materiil inilah yang disebut the first constitutions yang mendahului the (second) constitution atau konstitusi dalam bentuknya yang formal tersebut.
Sementara itu, Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen menyebut grund norms sebagai staatfundamentalnorms yang juga dibedakan dari konstitusi. Tidak semua nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi merupakan staatsfundamental norms. Nilai-nilai yang termasuk staatfundamentalnorm menurutnya hanya spirit yang terkandung dalam konstitusi itu, sedangkan norma-norma yang tertulis di dalam pasal-pasal undang-undang termasuk dalam kategori abstract norms.
3.      Peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku.
Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bentuk-bentuk dan tata urut peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah: (i) Undang-Undang Dasar dan Perubahan Undang-Undang Dasar; (ii) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (iii) Peraturan  Pemerintah; (iv) Peraturan Presiden; dan (v) Peraturan Daerah.
1)      Undang-undang (UU)
Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Undang-undang itu selalu berisi segala sesuatu yang menyangkut kebijakan kenegaraan untuk melaksanakan amanat undang-undang dasar di bidang-bidang tertentu yang memerlukan persetujuan bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pasal 20 ayat (2) bahwa “Setiap rancangan undang-undang itu dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Pada ayat (4)-nya menentukan, “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”. Sebagai produk hukum undang-undang baru mengikat untuk umum sebagai agemeneene verbindende voorschiften (peraturan yang mengikat untuk umum), yaitu pada saat diundangkan.
Namun tanggal efektivitas keberlakuan undang-undang untuk dilaksanakan dalam praktik, kadang-kadang ditentukan berbeda waktunya dari tanggal pengundangan. Misalnya, tanggal pengundangannya adalah 1 Januari 2005, tetapi tanggal berlakunya ditentukan baru efektif mulai 1 Januari 2006. Masa satu tahun itu disediakan sebagai waktu tenggang yang dapat dipakai untuk tujuan sosialisasi undang-undang itu sebelum dijalankan sebagaimana mestinya.
2)      Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagai sumber hukum dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 22 Undang-undang Dasar 1945. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menentukan, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Sementara itu, pasal 22 menentukan:
(1)   Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
(2)   Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut;
(3)   Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
3)      Ketetapan MPR/S
Istilah ketatapan dalam Ketetapan MPR/S tersebut sebenarnya tidak terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, istilah ini mungkin diambil oleh MPRS pada sidang-sidangnya yang pertama dari bunyi pasal-pasal Undang-Undang Dasar1945 yang menyebutkan bahwa MPR berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar, Garis-garis besar daripada haluan negara (pasal 3), dan memilih Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6 ayat 2). Namun, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) itu sendiri masih merupakan sumber hukum karena masi hada beberapa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang dinyatakan tetap berlaku oleh Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.
Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, status hukum Ketetapan MPR/S yang bersifat mengatur (regeling) dianggap tidak lagi mempunyai dasar konstitusional. MPR menurut pasal 3 jo Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 hanya memiliki empat kewenangan konstitusional saja, yaitu: (i) mengubah dan menetapkan UUD, (ii) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (iii) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya menurut UUD 1945, dan (iv) memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengisi lowongan jabatan. Oleh karena itu, tidak ada lagi Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan (regeling) yang boleh dibuat oleh MPR di masa mendatang.


4)      Peraturan Pemerintah
Menurut ketentuan pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana  mestinya. Karena Peraturan Pemerintah diadakan untuk melaksanakan undang-undang, tidak mungkin bagi presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undangnya. Dengan perkataan lain, Peraturan Pemerintah ittu merupakan bentuk delegated legislation atau kewenangan yang didelegasikan oleh principle legislator atau pembentuk undang-undang kepada Presiden selaku kepala Pemerintahan  yang akan menjalankan (eksekutif) undang-undang yang bersangkutan.
5)      Peraturan Presiden
Sebelum dibentuk UU No. 10 tahun 2004 dikenal dg sebutan Keputusan Presiden (Keppres). Keputusan Presiden sebagai bentuk peraturan, baru ditetapkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat Sementara No. XX/MPRS?1966. Dengan ketatapan MPRS ini, bentuk-bentuk peraturan yang sebelumnya, seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan Penetapan Presiden (Penpres) ditiadakan.
Namun, materi Keputusan Presiden ini ada yang bersifat mengatur (regeling) dan ada pula yang hanya bersifat adiministratif (beschikking) dan berlaku untuk sekali atau einmalig saja. Karena muatannya yang tercampur-aduk antara yang bersifat regeling dan beschikking, dipandang perlu diadakan pembedaan yang tegas diantara keduanya.

6)      Peraturan Daerah (Perda)
Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004, Peraturan Daerah (Perda) meliputi:
a.      Peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh dewan perwakilan daerah bersama dengan gubernur;
b.      Peraturan daerah kabupaten/kota yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
c.       Peraturan desa/peraturan yang setingkat, yang dibuat oleh badan perwakilan desa bersama dengan kepala desa.
7)      Peraturan Pelaksana Lainnya
Di masa awal Orde Baru dulu, yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya adalah bentuk-bentuk peraturan yang ada setelah Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, dan harus bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Umpamanya, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
4.      Konvensi Ketatanegaraan
Dalam Hukum Tata Negara (constitutional law),dikenal pula   apa yang disebut konvensi ketatanegaraan (the convention of the constitution). Konvensi ketatanegaraan mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan,meskepin hakim di pengadilan tidak terikat olehnya.Bahkan sering kali konvensi ketatanegaraan ini memnggeser berlakunya suatu peratutan perundang-undangan yang tertulis.
 Sebagai contoh,pada awal kemerdekaan,dapat dikemukakan bahwa menurut Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945,Mentri Negara bertanggung jawab kepada presiden karena ia adalah pembantu presiden.
5.      Traktat (Perjanjian)
Menurut ketentuan pasal 10 UU No. 24 tahun 200, pengesahan perjanjian internacional dilakukan dengan undang-undang  apabila berkenaan dengan:
a.      Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
b.      Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
c.       Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d.      Pembentukan kaidah hukum baru;
e.      Pinjaman dan/atau hibah luar negeri
IV.                Analisa
Menurut anĂ¡lisis saya, dari ketiga buku yang saya baca dalam menjelaskan pengertian sumber hukum pada umumnya memiliki persamaan. Persamaannya bahwa sumber hukum ialah tempat ditemukannya hukum atau suatu aturan dan asal muasal dari suatu hukum. Pada dasarnya sumber hukum tata negara tidak beda jauh dengan sumber hukum pada umumnya yaitu berasal dari: (i) Perundang-undangan; (ii) Kebiasaan (Dalam Hukum Tata Negara disebut Konvensi Ketatanegaraan); (iii) Yurisprudensi; (iv) Traktat; dan (v) Doktrin.
Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, Jimly Asshiddiqie, Dia  juga menjelaskan sumber hukum tata negara yang ada di Indonesia. Doktrin bukanlah bagian dari sumber hukum tata negara Indonesia, melainkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diletakkan diluar aturan perundang-undangan dan lebih tinggi kedudukannya dari peraturan perundang-undangan.
Kemudian, dalam ketiga buku tersebut sumber hukum dibedakan menjadi 2, yaitu: (i) Sumber hukum formil, yang biasa kita temukan dalam undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden; dan (ii) sumber hukum materiil.  Mengenai sumber hukum materiil terdapat berbagai macam pendapat dalam ketiga buku ini. Dalam bukunya Jimly Asshiddiqie, Pancasila merupakan sumber hukum materiil dari Hukum Tata Negara di Indonesia. Menurut Usep Ranawijaya, setiap aturan yang diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang hakiki dapat dijadikan sumber hukum materiil. Menurut Bagir Manan, Sumber hukum materiil tata negara  adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Termasuk ke dalam sumber hukum dalam arti materiil ini misalnya:
a.      Dasar dan pandangan hidup bernegara;
b.      Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara.
Sumber hukum materiil merupakan faktor terbentuknya suatu undang-undang formal.
Jadi, secara keseluruhan sumber hukum tata negara pada dasarnya memiliki kesamaan dalam hal materi dan substansi dari sumber hukum tata negara, hanya saja penjelasan secara rinci saja yang menjadi perbedaan  antara pendapat yang tertuang dalam ketiga buku tersebut.